Presiden Akan Jawab PM Najib

Be-Uu Menulis : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan keterangan langsung soal komentar Perdana Menteri Malaysia yang mendesak pemerintah Indonesia untuk menertibkan demo anti-Malaysia yang akhir-akhir ini kian marak. Namun belum dipastikan kapan keterangan tersebut akan disampaikan.

"Presiden akan memberikan press conference terhadap pernyataan resmi PM Najib. Jadi kita tunggulah nanti, pernyataan resmi dari Presiden langsung," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (30/8/2010).

"Yang pasti bukan hari ini, karena kami juga masih menunggu jawaban tertulis dari beliau atas surat yang kita sampaikan," imbuh Julian.

Secara resmi Presiden SBY telah melayangkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia yang isinya lebih mengedepankan diplomasi atas nama sesama persaudaraan dua negara yang selama ini telah terbina dengan baik.

"Jadi tentu kita pertimbangkan pula karena hubungan bilateral dua negara yang baik adalah yang paling penting, di samping kita tentunya memperhatikan kejadian yang melibatkan warga negara Indonesia di Malaysia kita sesali."

Sementara pada 16 September mendatang, Indonesia dan Malaysia akan melakukan
pertemuan di Kinabalu, Malaysia membahas berbagai masalah terutama soal
perbatasan wilayah kedua negara. Pertemuan ini, menurut Julian adalah bentuk
lanjut atau konkret bagaimana Indonesia meminta Malaysia untuk lebih serius
membicarakan soal perbatasan masing-masing negara.

"Nanti akan ditindaklanjuti di tingkat menteri yaitu joint ministerial meeting atau join conference," ungkap Julian.

PM Najib sebagaimana dilansir media Malaysia akhir pekan ini mendesak pemerintah Indonesia untuk menertibkan demonstrasi anti-Malaysia. Jika tidak, Indonesia akan menghadapi risiko kemarahan warga Malaysia.

Najib mengaku belum menerima surat yang dikirimkan SBY. Namun dirinya memperkirakan dalam surat itu SBY menyampaikan kekecewaannya atas situasi yang berkembang dan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi seharusnya tidak dikaitkan dengan pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sadar ada 2 juta warganya yang bekerja di Malaysia dan ada investasi besar oleh perusahaan-perusahaan Malaysia (di Indonesia)," komentar PM Najib.

Related Post



 
Design by Anjar